Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah (LKPP) RI bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Rabu (25/5/2016) menggelar Sosialisasi Program Modernisasi Pengadaan Fase II di aula lantai 3 Kantor Bupati Sumbawa.
Ketua rombongan LKPP RI Eko Susi Rosdiana memperkenalkan masing – masing anggota rombongan yang ikut dalam sosialisasi tersebut dan menyampaikan tujuannya mengunjungi Kabupaten Sumbawa, diantaranya untuk memperkenalkan konsep pengadaan barang/jasa.
Bupati Sumbawa H.M.Husni Djibril, B.Sc dalam sambutan pembukaannya menyampaikan, ““ini merupakan suatu kehormatan dan kebanggaan bagi kami dengan dipilihnya salah satu unit pelayanan publik kami yaitu Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Kabupaten Sumbawa sebagai ULP percontohan dari program modernisasi pengadaan fase dua, kerjasama Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah (LKPP) dengan Millenium Challenge Account-Indonesia (MCA-I). Adapun program utama dari perjanjian hibah Millennium Challenge Compact adalah kemakmuran hijau, kesehatan dan gizi berbasis masyarakat untuk mengurangi stanting, dan modernisasi pengadaan. Kita patut bersyukur bahwa Kabupaten Sumbawa dipilih menjadi salah satu tempat pelaksanaan program modernisasi pengadaan fase dua oleh pemerintah pusat karena ULP kita dipandang layak menjadi salah satu ULP percontohan di Indonesia. Hal tersebut sangat sejalan dengan semangat program kerja strategis 3 bulan pertama pemerintahan kami Husni-Mo yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik dalam membawa daerah ini menuju Sumbawa yang hebat dan bermartabat”, ungkap Haji Husni sapaan akrab Bupati Sumbawa.
Selanjutnya Bupati Sumbawa menyampaikan, tolok ukur keberhasilan penandatanganan nota kesepahaman antara LKPP-RI yaitu terbentuknya struktur organisasi ULP secara permanen, diangkatnya tenaga fungsional pengadaan barang/jasa di ULP, untuk dapat direalisasikan peta jaringan program, terwujudnya perlindungan hukum bagi individu dan organisasi ULP. Harapan kita semua agar terbentuk lembaga ULP permanen, diangkatnya tenaga fungsional pengadaan barang dan jasa serta terpenuhi hak – hak dan kewajibannya, fungsional yang tergabung dalam pokja-pokja dalam melaksanakan tugasnya, termanfaatkannya secara optimal para tenaga fungsional dalam mengawal proses pengadaan barang dan jasa dari sejak penyusunan RKA hingga pada pemilihan pengadaan barang dan jasa, meningkatkan kompetensi SDM fungsional pengadaan barang dan jasa dalam melaksanakan tugasnya. Selanjutnya terwujud pendampingan kepada pemerintah desa dalam penanganan proses pengadaan barang dan jasa, sehingga ULP Kabupaten Sumbawa menjadi percontohan bagi seluruh ULP di Indonesia, kepada Tim MCA-I dapat memberikan pembinaan secara maksimal selama dua tahun kedepan 2016-2018 baik kepada SDM maupun Kelembagaannya”, harapnya.
Dengan dijadikannya ULP Pemerintah Kabupaten Sumbawa sebagai ULP percontohan tentu akan berdampak positif bagi peningkatan profesionalisme para aparatur pemerintah daerah yang bertugas di ULP Pemerintah Kabupaten Sumbawa sehingga akan meningkatkan kualitas pelayanan pengelolaan barang dan jasa pemerintah yang merupakan salah satu bentuk pelayanan publik. “Saya sangat berharap, melalui sosialisasi ini akan memberikan kontribusi bagi peningkatan kualitas layanan pengadaan barang dan jasa pemerintah di Kabupaten Sumbawa. Dengan dilaksanakannya sosialisasi program modernisasi pengadaan fase dua diharapkan akan dapat mendukung tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur yang dapat melaksanakan layanan pengadaan secara efisien, efektif, transparan serta dapat dipertanggungjawabkan”, ungkap Bupati Sumbawa.
Sebelumnya juga telah dilakukan penandatanganan nota kesepahaman antara Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dengan Pemerintah Kabupaten Sumbawa tentang Pengembangan Unit Layanan Pengadaan Percontohan yang ditandatangani oleh Bupati Sumbawa.
ppid.sumbawakab.go.id
Tidak ada komentar:
Posting Komentar