CERAMAH UMUM PEMBENTUKAN MINDSET ASN YANG BERORIENTASI KEPUASAN MASYARAKAT

Dalam rangka meningkatkan pelayanan publik, beberapa upaya dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa. Dari mereformasi system pelayanan sampai dengan memberian motivasi kepada para aparatur di lingkungan Pemkab Sumbawa untuk senantiasa berfikir dan bertindak yang berorientasi kepada kepuasan pelanggan atau masyarakat. Dr. Hasanuddin Abdurakhman selaku General Manager for Business Development PT. Toray Industries Indonesia berkesempatan mengunjungi Kabupaten Sumbawa dan memberi Ceramah Umum dengan tema “Membentuk Mindset Aparatur Sipil Negara yang berorientasi pada Kepuasan Pelanggan” yang digelar di aula lantai 3 Kantor Bupati Sumbawa, Selasa (28/6/2016).

Sebagai peserta dalam kegiatan tersebut, Pimpinan Perangkat Daerah beserta seluruh Esselon III dan beberapa Pejabat Esselon IV (para Kasubbag. Program, Kasubbag. Umum dan Kepegawaian, dan Ka. TU)

Bupati Sumbawa H. M. Husni Djibril, B.Sc dalam sambutannya menyampaikan, Sejak memasuki era reformasi tahun 1998, birokrasi mulai dituntut untuk meningkatkan integritasnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Langkah yang dilakukan pemerintah untuk memenuhi tuntutan publik tersebut adalah melalui pelaksanaan reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi bukan sekedar kewajiban bagi aparatur pemerintahan, namun sudah menjadi kebutuhan dan tuntutan dari dunia usaha dan masyarakat secara umum. Pelaksanaan reformasi birokrasi di Kabupaten Sumbawa telah dijalankan sejak tahun 2012 dan telah ditetapkan sebagai pilot project reformasi birokrasi pemerintah daerah pada tahun 2013. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sejak ditetapkannya road map reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Sumbawa tahap I (2012-2016), telah cukup banyak upaya perubahan dan keberhasilan yang dicapai dalam delapan area perubahan reformasi birokrasi maupun program percepatan quick wins.

Capaian tersebut secara umum dapat di lihat dari tiga sasaran reformasi birokrasi yaitu terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi kolusi dan nepotisme dengan indikator opini BPK atas laporan keuangan adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Dimana pemerintah Kabupaten Sumbawa secara berturut-turut tiga tahun telah meraih predikat WTP atas laporan keuangan pemerintah daerah. Selanjutnya, terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat dengan indikator integritas pelayanan publik cukup baik, melalui pelaksanaan survey IKM atau indeks kepuasan masyarakat yang dilaksanakan sejak tahun 2010 terhadap unit pelayanan publik dengan hasil rata-rata cukup baik, meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi dengan indikator indeks efektivitas pemerintahan dan indeks pemerintah yang akuntabel. Hal ini dapat di lihat dari peringkat dan status kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah berada pada peringkat pertama se-Provinsi Nusa Tenggara Barat dan peringkat ke-tiga puluh dua secara nasional dari tiga ratus sembilan puluh delapan Kabupaten se-Indonesia.

Namun demikian lanjut Bupati Sumbawa, sejalan dengan perjalanan waktu tuntutan terhadap aparatur sipil negara untuk terus berbenah dalam memenuhi harapan masyarakat harus terus dilakukan. Apa yang disampaikan oleh Bapak Dr. Hasanudin Abdurakhman menyangkut pelayanan publik yang berorientasi pada kepuasaan pelanggan sangat bermanfaat dalam memperluas wawasan untuk memahami esensi dari penyelenggaraan pelayanan publik.

ppid.sumbawakab.go.id